PEMILIHAN Gubernur dan Wakil Gubernur Riau baru saja usai. Dari hasil sementara yang dilakukan lembaga survei, pasangan HM Rusli Zainal dan Mambang Mit berada di posisi teratas. Dengan kata lain, tampil sebagai pemenang.

Angka yang didapat juga sangat signifikan. Pasangan HM Rusli Zainal dan Mambang Mit menguasai lebih 52 persen suara yang masuk. Bahkan, jika digabungkan jumlah suara pasangan Chaidir- Suryadi Khusaini dan Raja Thamsir Rahman -Taufan Andoso Yakin, jumlah suara mantan Gubri itu juga masih unggul.

Namun, dari pelaksanaan Pilgubri menyisakan PR (pekerjaan rumah) besar bagi pemerintah. Mulai dari banyaknya masyarakat Riau yang kecewa tak terdata sebagai pemilih (Daftar Pemilih Tetap), hingga banyaknya jumlah suara yang tak datang memilih.

Hal ini tentu saja jadi pertanyaan besar. Bagaimana kinerja Dinas Transmigrasi dan Kependudukan dan KPU? Kenapa masyarakat yang sudah belasan tahun —bahkan ada yang mantan RT— berdomisili di Riau tidak terdaftar sebagai pemilih?

Tersebab inilah banyak muncul isu yang tak sedap dalam Pilgubri. Seakan ada pihak yang sengaja menyetelnya untuk kepentingan pasangan tertentu. Mungkinkah? Tak ada yang tak mungkin dalam politik. Namun, sebagai masyarakat yang baik, sebaiknya isu yang berkembang tersebut tidak menjadi bahan pecah belah. Siapa yang melemparkan energi negatif pastilah akan kembali menghantamnya.

Kembali ke banyaknya suara yang tak memilih. Sungguh disayangkan. Dari semua daerah, didapat rata-rata 40 persen suara tak masuk. Ini menunjukkan sebuah rasa tak peduli dan masa bodoh dengan pelaksanaan yang menurut pakar politik sebagai pesta demokrasi itu.

Semua yang terjadi di dunia ini pasti karena sebab. Tak datangnya pemilih ke TPS menyalurkan suara —lebih dikenal dengan golongan putih (Golput)— pasti ada sebab. Pertama merasa tak ada untungnya datang memilih di TPS. Kalangan ini menganggap, siapapun pemimpin yang terpilih nasib mereka juga sama dan tak berubah. Sehingga mereka lebih suka melaksanakan aktivitas sehari-hari di hari pelaksanaan Pilgubri.

Kedua, bisa saja mereka menganggap tak satupun calon yang  memenuhi kriteria layak menjadi gubernur. Sehingga tak perlu mereka susah-susah meluangkan sedikit waktu ke TPS.

Ketiga, karena faktor ekonomi dan alam. Ini juga banyak terjadi di Riau, terutama di daerah pesisir yang masyarakatnya hidup kekurangan. Seperti di Rokan Hilir, masyarakat meminta Camat membayar Rp50 ribu untuk mengganti waktu mereka melaut yang terpakai untuk datang memilih ke TPS.

Begitulah keadaan di lapangan. Sungguh naif. Ketika Cagubri menghambur-hamburkan uang untuk kempanye ternyata banyak masyarakat yang hidup di bawah kemiskinan.

Terlepas dari itu semua, ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Seharusnya, para pejabat bisa menjadi teladan dalam memimpin. Sehingga semua masyarakat turut peduli dan merasa wajib untuk memilih mereka saat pelaksanaan pilkada. Bagaimanapun dengan rasa simpati yang besar masyarakat rela mengorbankan apapun. Apalagi hanya waktu yang tak sampai sehari.

Selain itu, kondisi masyarakat yang dalam kemiskinan harus menjadi perhatian serius pemimpin terpilih. Setidaknya melaksanakan semua janji-janji politik saat kampanye. Semoga ke depan masyarakat optimis dengan calon-calon pemimpin, sehingga mereka berbondong-bondong datang ke TPS. Bukan sebaliknya apatis dengan calon dan memilih Golput.***