PEKANBARU (RP) - Puluhan guru honor yang tergabung dalam Forum Guru Honor Komite Sekolah Negeri (FGHKSN) se-Kota Pekanbaru, Selasa (23/9) sekitar pukul 10.30 WIB mendatangi DPRD Riau. Kedatangan mereka bermaksud menuntut Pemerintah Provinsi Riau untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) atau tunjangan kesejahteraan.

Puluhan guru honor sekolah negeri yang diangkat pihak sekolah se-Kota Pekanbaru yang kebanyakan dari kaum perempuan tersebut diterima oleh Anggota Komisi D DPRD Riau Mukti Sunjaya, James Pasaribu dan Taufik Hidayatullah.

Di ruang Komisi D, Ketua FGHKSN Sarno mengungkapkan, bahwa pihaknya sangat berharap Pemprov Riau bisa memberikan THR pada tahun ini. Selain THR itu sangat diperlukan pihaknya, lagipula pada dua tahun lalu yakni 2007 dan 2006 pihaknya menerimanya.

‘’Kami tidak tahu mengapa pada tahun 2008 ini tidak ada THR dari pemprov Riau. Untuk itu kami mengadu ke sini dengan harapan bisa memperjuangkannya ke Pemprov Riau,’’jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, jumlah guru honor yang tergabung dengan FGHKSN cukup banyak. Namun yang terdata hanya 300 orang guru dari SD sampai SMA. Selama ini kata Sarno, pihaknya hanya mendapatkan gaji dari dana BOS sebesar Rp200-600 ribu. Artinya, gaji tersebut masih dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Rp810.000.

Sedangkan mengenai intensitas tugas dan kerja sama dengan guru kontrak daerah dan pusat yang mencapai 25 jam per pekan. Dengan dasar tersebut pihaknya meminta agar Pemprov Riau dan pemkab/pemko tidak bersikap diskriminatif.

Menanggapi hal ini Mukti Sunjaya berjanji akan memperjuangkan hal tersebut, dengan melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Dari dulu pihaknya memang telah membuat inisiatif menerima keluhan pengaduan THR dan akan menyampaikannya kepada dinas terkait. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Riau.

Ditambahkan, dana kesra yang masuk APBD murni untuk tahun ini mencapai Rp85 miliar. Disebutkannya dirinya sendiri merasak resah kenapa masih ada guru yang masih belum terdata. Padahal jauh-jauh hari Dinas Pendidikan Provinsi Riau, sudah diingatkan untuk menampung semua tenaga didik dan kependidikan, baik negeri maupun swasta.(wws)