Pilih Melaut atau Dibayar Rp50 Ribu per KK
Laporan MURYADI, Palika  Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
RATUSAN  Kepala Keluarga (KK)  warga Kecamatan Pasir Limau Kapas dipastikan tidak menggunakan hak pilih dalam  pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur Riau mendatang. Ratusan KK warga tersebut merupakan nelayan asal Kepenghuluan Panipahan, Teluk Pulai.

Kondisi itu diungkapkan Camat Pasir Limau Kapas, Binhar Jamil, Ahad (21/9) di kediamannya.

Katanya, warga yang merupakan komunitas nelayan Rawai dan Tuamang tersebut memanfaatkan pasang besar untuk mencari hasil tangkapan laut. Nelayan berkelompok tersebut mulai turun  Ahad (21/9) sejak pukul 17.00 WIB dan baru akan pulang kedaratan kembali Senin (22/9) sekitar pukul 16.00 WIB.

“Saat puncak pemilihan itu, mereka di laut. Jadi setelah diajak berkoordinasi dan berdiskusi soal hak pilih yang bakal abstein, nelayan memilih untuk tetap melaut dengan segala resiko dan konsekuensi demi keperluan hidup sehari-hari,” kata Binhar menyesalkan situasi itu.

Lebih lanjut dikemukakan, dialog guna mencari penyelesaian masalah yang dihadapi sudah dilakukan, namun, jawaban yang diberikan terkesan mengada-ada. Ratusan nelayan Rawai dan Tuamang itu memilih bertahan menggunakan hak pilih jika Camat berkenan mengeluarkan biaya ganti rugi senilai Rp50 ribu, per kepala keluarga. Permintaan sulit itu diakui Binhar hampir tidak mungkin dipenuhi. Selain di larang dalam politik uang, juga uang dari mana membeli profesi mereka dan jumlah besar itu.

“Di Teluk Pulai saja, terdata sekitar 170 KK yang turun merawai ikan. Di beberapa Kepenghuluan lain, jumlahnya malah lebih besar. Sehingga tidak dapat diakomodir permintaan nelayan yang tidak masuk akal tersebut,” ulas Binhar. Selain soal warga yang bakal banyak abstein, persoalan wilayah juga menjadi masalah krusial yang patut disikapi serius. Misal letak Kepenghuluan Sungai Daun dan Pasir Limau Kapas. Baru dapat dijangkau dengan angkutan laut, dan sangat-sangat bergantung dengan pasang surut. Kalaupun terjadi sesuatu hal mendesak, akan sulit ditangani dengan cepat pula. Hanya, berharap tidak sampai terjadi hal-hal yang berakibat buruk dan mengganggu ketertiban umum.

Binhar juga mengulas beberapa indikasi seputar pelanggaran Pilkada berupa penyiaran video yang memojokkan salah satu pasangan calon menjelang masa pemilihan. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak menguntungkan, pihaknya meminta Panitia Pengawas Pemilih melakukan gerak cepat menyelesaikan kegundahan warga seputar tindakan yang tidak bertanggung jawab tersebut.“Hanya untuk menciptakan suasana teduh dan sejuk. Sepanjang menguntungkan semua pihak,” timpal Binhar.(bud)