Laporan JPNN, Jakarta
WAPRES Jusuf Kalla kembali dipercaya menjadi juru damai konflik menahun. Arsitek MoU Helsinksi yang mendasari perdamaian di Aceh itu Ahad (21/9) memimpin perundingan damai guna penyelesaian konflik bersenjata di Thailand Selatan di Istana Bogor.

Hasilnya, kedua pihak yang bersengketa memperoleh hasil positif. Mereka memiliki keinginan kuat untuk menyelesaikan pertikaian selama puluhan tahun tersebut secara permanen. “Perundingan berjalan sangat produktif. Kedua belah pihak telah menyepakati kerangka perdamaian sesuai konstitusi Thailand,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menjadi mediator perundingan kedua pihak sebagaimana disampaikan Press Officer Mukhlis Hasyim tadi malam (21/9).

Karena pemerintahan Thailand sedang dalam transisi setelah terpilihnya perdana menteri baru, kedua pihak bersepakat saling memperkuat tim perundingan dalam pertemuan lanjutan yang berlangsung awal November di Istana Bogor. “Mudah-mudahan MoU damai bisa ditandatangani akhir tahun ini,” kata Mukhlis.

Seperti diketahui, putaran ketiga perundingan damai untuk menyelesaikan konflik di Thailand Selatan berlangsung di Istana Bogor sejak 20 September lalu. Perundingan putaran pertama dan kedua berlangsung positif di Malaysia. Wakil Presiden Jusuf Kalla bertindak sebagai mediator. Delegasi pemerintah Thailand dipimpin Jenderal Khwanchart Klahan. Sementara masyarakat Thailand Selatan diwakili lima tim negosiator yang selama ini bermukim di Swedia. Penjajakan perundingan damai dirintis sejak satu tahun sebelumnya.

Awalnya, pemimpin masyarakat Thailand Selatan yang bermukim di Swedia meminta mantan Perdana Menteri GAM Malik Mahmud membuka jalan perundingan dengan pemerintah Indonesia. Dalam perjalanannya, perundingan tersebut mendapat restu dari raja Thailand yang mengirim utusan khusus untuk menemui Wapres Jusuf Kalla. “Setelah kedua pihak merespons, Wapres Jusuf Kalla lantas melapor kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” katanya.

Putaran ketiga perundingan di Istana Bogor Sabtu lalu (20/9) dimulai dengan kedatangan delegasi pemerintah Thailand. Mereka disambut Wapres Jusuf Kalla di ruang tengah Istana Bogor. Delegasi tersebut lantas dibawa ke ruang kerja Bung Karno di sayap kanan Istana Bogor. Sekitar sepuluh menit kemudian, rombongan delegasi masyarakat Thailand Selatan tiba. Mereka disambut Wapres Jusuf Kalla dan diarahkan ke sayap kiri Istana Bogor. Wapres lantas berbicara dengan delegasi pemerintah Thailand selama 30 menit, dilanjutkan pembicaraan dengan delegasi masyarakat Thailand Selatan selama 55 menit.

Dalam pertemuan itu, Kalla didampingi dua pejabat Deplu, Seswapres Tursandi Alwi dan Deputi Bidang Politik Zuherman. Selain itu, hadir dua pakar politik Fachry Ali dan Anis Baswedan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut baik tercapainya kesepakatan  awal perundingan antara pemerintah Thailand dengan perwakilan masyarakat Thailand Selatan di Bogor. Sejak awal Indonesia mendorong penyelesaian konflik di Thailand Selatan. Sehingga Indonesia dengan senang hati menjadi fasilitator perundingan. “Pada pertemuan pertama ini muncul kesepakatan semua pihak menahan diri jangan ada sesuatu yang meruntuhkan proses ini. Ini disepakati untuk tidak melakukan aksi kekerasan,” kata Dino. Meski masih belum tuntas, kesepakatan penting yang dicapai, lanjut Dino, penyelesaian dilakukan secara damai dan tidak boleh keluar dari konstitusi Thailand.(kim/azf)

’’Presiden terus memantau perundingan itu dan berharap perundingan putaran kedua pada 1-2 November, dan putaran ketiga pada pertengahan November, di Istana Bogor mencapai kesepakatan akhir yang menggembirakan,’’ kata Dino.

Menurut Dino, Indonesia dianggap layak menjadi fasilitator karena punya pengalaman dalam penyelesaian konflik di Naggroe Aceh Darussalam (NAD). Umur konflik di Thailand, kata Dino, hampir sama dengan di Aceh. Sehingga Thailand berharap, pengalaman Indonesia bisa dijadikan contoh untuk penyelesaian di Thailand Selatan. “Kita harap pertemuan masih berlanjut dan harus dibangun secara sedikit-sedikit seperti proses di Aceh. Dan juga yang lebih membesarkan hati mereka sepakat putaran kedua membahas politik, tata pemerintahan,” katanya.(kim/rpg)