SEJAK dua bulan lalu, Riau khususnya di lingkungan Pemprov Riau disibukkan agenda mutasi oleh Gubernur Riau Drs Wan Abubakar MS MSi. Tak lebih sebulan menjabat jadi gubernur, sejumlah pejabat eselon II dan tiga pun dimutasi.

Mutasi merupakan konsekwensi yang harus diterima seluruh karyawan, termasuk PNS. Dalam sebuah mutasi ada yang bersedih, kecewa dan lantas tak terima. Walaupun akhirnya ikhlas tapi tak rela.

Namun di sisi lain, mutasi membuat PNS bahagia, jika naik pangkat atau ditugaskan di tempat ‘’basah’’. Itulah realita menjadi PNS. Mau tak mau harus diterima.

Kisruhpun muncul. Opinipun berkembang di tengah masyarakat. Sejumlah kepala dinas dan badan yang dicopot dianggap orang-orangnya Rusli Zainal (Gubernur sebelumnya). Walaupun hal ini dapat ditepis dengan tidak dimutasinya saudara gubernur sebelumnya yang menjabat sebagai Kadis Budsenipar.

Di sinilah masalahnya. Sebagian pejabat eselon I menerima dan ada pula yang malah melawan. Caranya, enggan Sertijab, dan adapula mengancam memperkarakan Gubernur Wan Abubakar. Mereka seolah lupa bahwa jabatan yang diberikan adalah amanah, sama dengan nyawa yang ada di badan, ada saatnya pergi.

Kemelut dan perang opinipun berkembang. Meski demikian, Gubri seakan tak peduli. Mantan Wakil Gubernur ini terus melakukan langkah mutasi yang menurutnya sudah sesuai dengan kaidah, dan berdasarkan penilaian, dan evaluasi.

Ternyata belum cukup. Hari ini, Kamis (18/9), direncanakan mutasi lagi. Kali ini bagi pegawai eselon III dan IV. Berbagai pertanyaanpun muncul. Kenapa ada mutasi? Memang sudah saatnyakah? Atau karena mutasi memang hak prerogatif Gubernur makanya terus berlangsung?

Mutasi bisa dilakukan dalam beberapa hal. Pertama, berdasarkan hasil evaluasi kinerja PNS. Ini terjadi jika PNS memiliki kemampuan atau prestasi maka akan naiklah dia. Sebaliknya jika kinerjanya buruk, maka akan turunlah jabatan, atau setara tapi ditempatkan di Satker yang tidak berat tugasnya.

Kedua,mutasi dilakukan dalam rangka penyegaran. Langkah ini diambil mengingat lamanya seorang PNS berada atau bertugas di suatu tempat atau jabatan. Dikhawatirkan akan membuatnya bosan sehingga kinerjanya tidak maksimal.

Ketiga,mutasi bisa dilakukan berdasarkan permohonan PNS. Dengan alasan yang bisa diterima dan sesuai dengan aturan, bisa saja PNS dimutasi.

Kembali ke mutasi yang dilakukan Gubri. Untuk eselon II memang sebagian baru duduk dilantik Gubernur sebelumnya Rusli Zainal sebelum mundur. Alasan mutasi dilakukan juga sempat dipertanyakan. Jika karena hasil evaluasi kinerja atau penyegaran, maka kurang tepat. Mereka masih baru menjabat. Tapi, bisa saja ini dilakukan Gubernur karena sebelumnya dia menjabat Wakil Gubernur dan sudah memantau kinerja pejabat tersebut.

Namun, terlepas dari itu semua, langkah Gubernur melakukan mutasi dalam waktu singkat juga perlu dipertanyakan untuk apa, walau itu hak prerogatif yang dimilikinya. Permasalahan akan timbul adalah penyesuaian bagi pegawai dan pejabat di tempat barunya. Selain itu, meneruskan pekerjaan lama juga akan menjadi PR baru bagi pegawai yang dimutasi.  

Semoga mutasi yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan sesuai dengan aturan dan niat baik untuk perbaikan kinerja di lingkungan Pemprov Riau. Bagaimanapun, keberhasilan pembangunan tanggung jawab bersama dan berpangkal dari orang yang melakukan mutasi.***