KUHP dan UU Pokok Pers
Laporan TIM RIAU POS, Kota  Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
Tindakan Ketua Panwaslih Provinsi Riau Dicky Rinaldi yang dilaporkan menendang, merampas dan melakukan pengancaman kepada wartawan Muslim Nurdin tidak hanya termasuk perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam KUHP, tapi juga melanggar UU Pokok Pers No 40/1999 yakni menghalang-halangi tugas wartawan yang sedang menjalani profesi jurnalistik.

KOTA (RP) — Terkait kasus kaburnya terdakwa Ki Wira beberapa waktu lalu, empat pejabat Kejaksaan Agung (Kejaung) RI mulai melakukan pemeriksaan. Kemarin (4/9), empat pejabat Kejagung tersebut memeriksa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dahasril dan petugas jaga Hanafi. Hari ini, Jumat (5/9) rencananya pemeriksaan akan dilanjutkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pekanbaru Syahril Yahya SH.

Langgar UU Pers, Hukuman Rp500 Juta
KOTA (RP) - Dicky Rinaldi (48), Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Riau, akhirnya diperiksa Unit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Poltabes Pekanbaru, Rabu (3/8). Selama satu jam, Dicky harus menjawab sejumlah pertanyaan terkait aksi pemukulan yang dilakukannya terhadap wartawan Riau Pos Muslim Nurdin, Senin (11/8) lalu.

KOTA (RP) - Ini kabar buruk bagi para PNS, guru, maupun anggota dewan. Pemerintah kota Pekanbaru dipastikan tidak menyediakan bujet untuk Tunjangan Hari Raya (THR) maupun bantuan hari besar keagamaan. Pasalnya, dana untuk itu tidak dianggarkan sama sekali pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2008 ini.